SURABAYA,penatealita.id.— Aktivitas bongkar muat tabung LPG berukuran sekitar 15 hingga 50 kilogram di sebuah gudang kawasan Margomulyo, Surabaya, menjadi sorotan. Selain mempertanyakan legalitas kegiatan usaha, muncul pula dugaan terkait asal pasokan LPG dan kemungkinan praktik pencampuran atau pengoplosan isi tabung.Senin,(14/9/2026).
Namun, seluruh dugaan tersebut hingga kini belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Diperlukan pemeriksaan dan verifikasi dari instansi berwenang, termasuk pengecekan dokumen usaha, sumber pasokan, distribusi barang, serta pengujian apabila memang terdapat dugaan perubahan atau pencampuran isi LPG.
Persoalan ini menjadi perhatian karena LPG merupakan komoditas yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Kegiatan penyimpanan, perdagangan, pengangkutan, dan distribusi LPG pada prinsipnya harus memperhatikan legalitas usaha, kesesuaian kegiatan dengan perizinan, serta standar keselamatan.
Aktivitas Bongkar Muat Terlihat
Berdasark
an pantauan di lokasi, terlihat aktivitas pekerja melakukan bongkar muat tabung LPG. Sejumlah kendaraan disebut keluar-masuk membawa tabung dengan berbagai ukuran.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai jenis kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan di gudang tersebut. Apakah sebatas perdagangan tabung kosong atau juga mencakup perdagangan LPG berikut isinya,
termasuk dari mana barang tersebut diperoleh dan ke mana distribusinya.
Keterangan mengenai aktivitas tersebut juga perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan lapangan oleh instansi terkait agar tidak terjadi kesimpulan sepihak.
Keterangan Pengelola Berubah
Pengelola gudang yang dikenal berinisial R disebut menyewa lokasi atas nama CV Unggul Artha.
Saat ditemui di kawasan Masjid Agung Surabaya, R awalnya menyampaikan bahwa dirinya hanya menjual tabung atau botol LPG dan bukan isi gasnya.
Namun, keterangan tersebut kemudian berbeda dengan informasi dari seorang pekerja yang mengaku terlibat dalam aktivitas bongkar muat di gudang.
“Tabungnya berat, ada isinya, Mas. Setiap pengiriman ada yang pakai pikap dan truk engkel,” ujar pekerja tersebut.
Ketika dikonfirmasi kembali mengenai aktivitas penjualan LPG, R kemudian mengakui bahwa dirinya juga menjual LPG apabila terdapat pesanan.
“Iya, Mas, saya juga menjual gas LPG jika ada pemesanan,” ujar R.
Sementara ketika ditanya mengenai dokumen dan perizinan usaha, R meminta agar persoalan tersebut dapat diakomodasi sehingga tidak saling memberatkan.
Legalitas Usaha Perlu Diverifikasi
Persoalan berikutnya adalah kesesuaian antara kegiatan nyata di lapangan dengan legalitas usaha yang dimiliki.
Klasifikasi kegiatan usaha dalam sistem perizinan berbasis risiko harus sesuai dengan aktivitas yang benar-benar dijalankan.
Karena itu, sejumlah dokumen penting perlu diperiksa, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), klasifikasi kegiatan usaha atau KBLI, hingga dokumen lain yang berkaitan dengan perdagangan dan distribusi LPG.
Selain itu, apabila lokasi digunakan sebagai tempat penyimpanan, perlu dipastikan apakah bangunan dan fasilitas tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk aspek keselamatan dan lingkungan sekitar.
Asal Pasokan Juga Menjadi Pertanyaan
Hal lain yang tidak kalah penting adalah asal LPG yang masuk ke gudang.
Jika memang terdapat aktivitas perdagangan LPG, aparat dan instansi berwenang dapat melakukan penelusuran terhadap dokumen penerimaan dan pengiriman barang.
Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui rantai distribusi LPG serta memastikan barang yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah.
Sementara dugaan adanya LPG hasil oplosan masih membutuhkan pembuktian. Tidak tepat menyimpulkan suatu produk sebagai oplosan hanya berdasarkan informasi lisan atau pengamatan visual.
Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengambilan sampel dan pengujian oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi.
Lima Hal yang Perlu Diperiksa
Untuk memastikan persoalan secara objektif, setidaknya terdapat lima hal yang perlu mendapatkan perhatian instansi terkait.
Pertama, apakah bangunan dan lokasi gudang sesuai peruntukan serta memiliki legalitas yang diperlukan.
Kedua, apakah NIB dan KBLI yang dimiliki sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya.
Ketiga, dari mana LPG yang masuk ke gudang diperoleh.
Keempat, apakah setiap penerimaan dan pengiriman barang dilengkapi dokumen yang sah.
Kelima, apakah fasilitas penyimpanan dan aktivitas bongkar muat telah memenuhi standar keselamatan untuk melindungi pekerja maupun masyarakat sekitar.
Sanksi Menunggu Jika Terbukti Melanggar
Pelanggaran terkait perdagangan dan distribusi LPG dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Namun, jenis sanksi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan dugaan.
Penerapan pasal dan ancaman hukuman harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta bentuk pelanggaran yang terbukti.
Karena itu, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan LPG tertentu, perdagangan tanpa izin, pemalsuan dokumen, atau praktik lain yang melanggar hukum, aparat penegak hukum perlu menentukan ketentuan yang tepat berdasarkan fakta dan alat bukti.
Sebaliknya, apabila pengelola dapat menunjukkan seluruh dokumen perizinan dan kegiatan usahanya dinyatakan sesuai ketentuan, klarifikasi resmi tersebut juga penting disampaikan kepada publik.
Warga Berhak Mendapat
Kepastian
Informasi mengenai usaha LPG di kawasan Margomulyo tersebut juga perlu menjadi perhatian karena aktivitas penyimpanan dan bongkar muat tabung gas memiliki aspek keselamatan yang tidak boleh diabaikan.
Pemeriksaan bukan berarti menyatakan pihak pengelola bersalah. Pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut legal dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
Redaksi pojokkasus.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada R, pihak CV Unggul Artha, pemilik atau pengelola gudang, maupun instansi terkait.
Publik pada akhirnya membutuhkan kepastian berdasarkan dokumen, pemeriksaan lapangan, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan—bukan sekadar informasi atau tudingan yang belum terverifikasi.
Keberadaan gudang LPG bukan semata-mata karena persoalan bisnis.
Di dalamnya terdapat aspek kepatuhan hukum, keselamatan warga, serta pengawasan terhadap distribusi energi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Team
